Masalahnya klasik, tapi penyebabnya tak selalu sederhana, salah satu di antaranya tumpukan bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai.
Kini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai bergerak. Tak lagi memperingatkan, tapi langsung membongkar ribuan bangunan liar di wilayahnya.
“Ada 120 titik. Kalau misalnya satu titik ada 100 bangunan liar, bisa ribuan lah,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Cikarang Pusat, Kamis (24/4/2025).
Sasaran utama pembongkaran ini adalah bangunan liar yang berdiri di atas daerah aliran sungai (DAS).
Keberadaan bangunan membuat aliran air terganggu dan menjadi penyebab utama banjir saat musim hujan datang. Sejumlah kawasan sudah mulai ditertibkan, termasuk wilayah Tambun Selatan.
Tak didiamkan
Lebih dari sekadar pembongkaran, Pemkab Bekasi juga sudah merancang penataan ulang bibir sungai agar tak kembali dipadati bangunan ilegal.
“Setelah itu dibangun kita tidak mau itu didiamkan, saya juga sudah komunikasi ke legislatif, nanti itu ada modifikasi bibir-bibir sungai,” ujar Ade.
Ade menegaskan, tidak akan ada kompensasi bagi pemilik bangunan liar yang terdampak.
Meski banyak di antaranya telah menempati lokasi tersebut selama bertahun-tahun, ia menekankan bahwa keberadaan bangunan itu tetap melanggar aturan.
“Yang melanggar kan yang memiliki bangli (bangunan liar), bukan kita pemerintah. Kalau kita mau perhitungan, di situ sudah belasan bahkan puluhan tahun,” jelasnya.
Selama ini, menurut Ade, pemerintah sempat bersikap permisif. Tapi kondisi banjir yang semakin parah jadi alasan kuat untuk bertindak.
Air tak lagi punya ruang untuk meresap karena bantaran sungai tertutup beton dan bangunan.
“Kita sebagai pemerintah ya mengiyakan saja, tapi sekarang harus ada perubahan, harus ada terobosan karena mengingat banjir, lahan air serapannya sudah tidak ada lagi,” tambah dia.
Langkah tegas ini diharapkan bukan hanya mengurangi risiko banjir, tapi juga memperindah kawasan aliran sungai agar lebih tertata dan tidak kumuh.