JPPI) menolak keras wacana menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional untuk menangani anak bermasalah, seraya mengatakan kebijakan ini adalah bukti kegagalan pendidikan Indonesia.
“Kebijakan barak militer: Bukti telak kemendikdasmen gagal didik anak bangsa!” tulis JPPI dalam siaran persnya, Jumat (9/5/2025).
Menurut JPPI, usulan yang digaungkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai itu mencerminkan kegagalan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan manusiawi.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?” ungkap Koordinator Nasional (Kornas) JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya tertulis tersebut.
“Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan semacam itu hanya akan memperparah kondisi pendidikan nasional yang sudah memprihatinkan.
Padahal, jelas Ubaid, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk belajar dengan gembira hingga mengembangkan kreativitas.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” kata dia.
JPPI menilai bahwa jika program ini benar-benar diterapkan, maka hal itu merupakan bukti nyata Kemendikdasmen telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya.
Alih-alih menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, pemerintah justru menawarkan solusi instan yang berpotensi melanggar hak anak.
Berikut adalah tuntutan JPPI:
1. Pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional.
2. Pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas wacana tersebut.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek.
4. Fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak.
Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengaku akan mengusulkan kepada Mendikdasmen untuk membuat aturan agar program pendidikan siswa nakal ke barak militer, seperti di Jawa Barat, bisa dilakukan di banyak tempat.
Namun, Pigai memberikan catatan jika implementasi pendidikan ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu berhasil.
“Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ucap Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).