Hari Buruh 2025 yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), sejumlah buruh wanita menyuarakan keprihatinannya.
Mereka merasa prihatin terhadap fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja.
Salah satu buruh, Tini (42) mengungkapkan, kebijakan pemerintah saat ini cenderung berpihak kepada perusahaan.
“PHK jangan berpihak ke perusahaan terus. Perusahaan jadi seenaknya,” tegas Tini dalam wawancara dengan Kompas.com di lokasi, Kamis.
Tini menyoroti perlakuan tidak adil yang sering diterima buruh saat mengalami PHK.
Ia mencatat bahwa banyak pekerja yang telah mengabdi selama 30 tahun, namun saat terkena PHK, mereka hanya menerima pesangon dua bulan gaji.
“Dikasih pesangon karena terpaksa. Misalnya, kata Undang-undang harusnya pesangon enggak dua bulan gaji saja. Tapi, ini justru pesangonnya cuma dua kali gaji pokok, padahal mereka sudah kerja 25 sampai 30 tahun,” ungkapnya.
Senada dengan Tini, buruh wanita lain, Tiur (64), juga mengkritik tindakan perusahaan yang melarang buruh untuk berorganisasi.
“Kacau sekarang itu. Kami berorganisasi enggak bisa. Kalau ikut organisasi, (nanti) ditekan,” jelas Tiur.
Ia menambahkan bahwa buruh yang terlibat dalam organisasi sering kali dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi batas target yang ditetapkan.
Tiur berharap agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh, sehingga perusahaan tidak dapat bertindak semena-mena di masa depan.