Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa istilah Orde Lama yang dipakai untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno, adalah bagian dari sejarah.
Hal itu disampaikan Djarot saat merespons rencana pemerintah untuk tidak lagi menggunakan istilah Orde Lama, dalam penulisan ulang sejarah nasional yang kini sedang disusun.
“Masa pemerintahan Bung Karno disebut dengan Orde Lama, kan gitu ya. Masa pemerintahan ada Orde Baru, sekarang ini Orde apa? Orde Reformasi. Nanti Orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan,” ujar Djarot usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Meski begitu, Djarot mengaku menyerahkan sepenuhnya proses pengkajian atas rencana tersebut kepada para sejarawan yang memang ahli di bidangnya.
“Kalau Orde Lama, Orde Baru begitu ya kita serahkan saja kepada para ahli sejarah,” jelas Djarot.
Namun, Djarot menegaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah harus dilakukan secara terbuka.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada fakta atau peristiwa masa lalu apapun yang ditutup-tutupi atau dikaburkan lewat proyek tersebut.
“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka,” jelas Djarot.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.
Adapun dalam buku itu nantinya akan berisi 10 jilid sejarah nasional di Indonesia, dari sejarah awal Nusantara hingga era Reformasi 1999-2024.
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat, ya. Kalau kita lihat istilah ‘Orde Lama’, pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR-MPR-DPD RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli juga berpandangan bahwa tidak adanya penyebutan era Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah ini adalah suatu hal yang lebih baik.
“Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral,” sambung Fadli.
Dalam rapat Komisi X DPR RI, Fadli menjelaskan bahwa ada 10 jilid tema dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, berikut daftarnya:
1. Sejarah Awal Nusantara