Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah untuk tidak mengaburkan fakta apapun lewat penulisan ulang sejarah nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan Djarot usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang. Tetapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” ujar Djarot kepada wartawan, Minggu.
Oleh karena itu, Djarot dan PDI-P berharap agar proyek penulisan sejarah yang sedang dijalankan pemerintah dilakukan secara terbuka.
Dengan begitu, semua pihak bisa mengantisipasi adanya fakta atau peristiwa masa lalu apapun yang hendak dihilangkan atau ditutup-tutupi.
“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan. Maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka,” kata Djarot.
Dalam kesempatan itu, Djarot pun menyinggung soal Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang sempat tak diakui negara pada masa pemerintahan Orde Baru.
Setelah melewati proses panjang lewat pelurusan sejarah, lanjut Djarot, peringatan hari lahir Pancasila akhirnya diperbolehkan dan diakui oleh negara.
“Begini, tadi anda harus tahu ya hari lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, ketika Bung Karno wafat, kemudian hari lahir Pancasila itu dilarang,” kata Djarot.
“Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Prof Nugroho Notosusanto mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang memproses penulisan ulang sejarah di Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti.
“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagaimana dilansir ANTARA, Selasa (6/5/2025).
Fadli Zon pun optimistis dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini.
Adapun penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari pelbagai universitas di Indonesia.
Ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.
“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya untuk punya kompetensi menulis, dan juga editing (menyunting, red.) di dalam buku itu,” kata Fadli Zon.
Dia melanjutkan bahwa ada banyak temuan-temuan, termasuk dari periode prasejarah, dan ada juga penambahan-penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu.
“Semua perlu di-update, kami update. Misalnya, periode terakhir (dalam versi sejarah saat ini) itu periode sebelum Pak SBY. Kalau nggak salah. Nanti, tentu ditambahkan,” kata Fadli yang merupakan politikus Partai Gerindra ini.