Cak Imin, menyoroti efektivitas program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
Ia menilai, besarnya anggaran tersebut belum menunjukkan hasil yang nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah punya bansos kurang lebih Rp 500 triliun lebih,” ujar Cak Imin, dalam acara Soft Launching Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas, Sentra Cipta Mandiri (SCM), Senin (4/5/2025).
“Semua bergerak sendiri-sendiri berdasarkan feeling menterinya masing-masing. Sehingga, Rp 500 triliun itu tidak kelihatan bentuknya,” tambah dia.
Cak Imin berkelakar dan mempertanyakan eksistensi dari sejumlah program sosial yang berjalan saat ini.
“Apakah itu program hantu, apakah itu program misteri,” sindir dia.
Ia menekankan bahwa seluruh program sosial seharusnya berujung pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyaluran bantuan tanpa dampak jangka panjang.
“Ekosistem yang melibatkan semua pihak dan melahirkan pola penanggulangan berkelanjutan harus segera dibentuk,” kata dia.
Ia juga menyoroti perlunya meninggalkan ego sektoral antar lembaga pemerintah dan mendorong percepatan kolaborasi sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak boleh ada energi yang sia-sia karena tidak tersambung. Kita lakukan percepatan kolaborasi di semua aspek agar target kemiskinan ekstrem 0 persen bisa tercapai,” ucap Cak Imin.
Hal serupa sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan bahwa dari Rp 500 triliun anggaran bantuan sosial (bansos), hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.
Untuk itu, dia mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut, di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kritik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos).
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan penggunaan data yang lebih akurat untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
“Pak Presiden mengajak kita untuk bekerja dengan data yang lebih akurat. Apa yang kami kerjakan dalam tiga bulan terakhir ini adalah upaya untuk mendapatkan data yang lebih baik. Kami akan pelajari dan jadikan bahan evaluasi,” kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).