Wali Kota Depok, Supian Suri berujar, telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebelum mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer di Kostrad Cilodong, Depok.
Pernyataan ini disampaikan Supian usai melepas 90 pelajar mengikuti program Pembinaan Karakter dan Bela Negara di barak militer Kostrad 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (31/5/2025).
“Ya, KPAI menyampaikan beberapa rekomendasi. Kami memahami apa yang menjadi kekhawatiran, tapi kami meyakini proses ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak berbeda dengan mereka belajar mengajar di sekolah,” kata Supian, dikutip dari Warta Kota.
Supian menjelaskan, meskipun dilakukan di lingkungan militer, jam belajar para siswa tidak berkurang dan kegiatan ini dirancang untuk mengisi waktu luang yang selama ini kurang terkontrol.
“Jam pelajaran tidak digantikan dengan yang lain. Tetapi waktu di luar jam belajar yang selama ini mungkin mereka manfaatkan buat yang lain, kita masuk di sana,” ujar Supian.
Supian memaparkan, para peserta akan dilatih kedisiplinan mulai dari bangun tidur, olahraga, makan bersama, hingga istirahat.
Program ini juga membatasi penggunaan gadget demi memastikan fokus pembinaan.
“Kita mewajibkan mereka istirahat saat jamnya istirahat dan tidak mengizinkan mereka membawa gadget atau HP,” jelas Supian.
Supian berharap program ini menjadi titik balik bagi para pelajar untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia.
“Kita mempunyai harapan yang kuat agar Indonesia Emas terwujud pada 2045. Program ini menjadi salah satu investasi pendidikan buat anak-anak kita,” tutur Supian.
Meski program ini menuai kritik, Supian menegaskan bahwa pengiriman pelajar ke barak militer sepenuhnya berdasarkan persetujuan orang tua dan kesiapan anak-anak.
“Program ini memang benar-benar mendasarkan persetujuan dari orangtua dan kesiapan dari anak-anak,” tegasnya.
Supian juga mengungkapkan bahwa animo masyarakat sangat tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 378 orang, meski kuota hanya 100 peserta untuk gelombang pertama.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan orangtua yang belum memastikan keikutsertaan anaknya agar proses ini berjalan transparan dan sesuai kehendak bersama,” pungkas Supian.