Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam menolak wacana memperluas praktik barak militer untuk siswa bermasalah ke skala nasional.
“Pertama, pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional,” kata Koordinator Nasional (Kornas) JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2025).
Kedua, JPPI menuntut pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide tersebut.
Ketiga, JPPI menuntut ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Sebab mereka beranggapan Kementerian itu terbukti gagal dalam menjalankan misinya di dunia pendidikan, jika tetap menerapkan kebijakan barak militer.
“Keempat, (pemerintah dituntut) fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh,” pinta Ubaid.
JPPI menilai bahwa usulan untuk menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai kebijakan nasional adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.
Di lain sisi, wacana itu merupakan sebuah pengakuan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah gagal total menjalankan mandatnya.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?” ungkap Ubaid.
“Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” sambungnya.
Lebih lanjut, JPPI berharap pemerintah tidak menggadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan berbau militer.
Menurut JPPI, hal itu justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang sudah susah payah dibangun.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini! JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa,” tegas Ubaid.
Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengaku akan mengusulkan kepada Mendikdasmen untuk membuat aturan agar program pendidikan siswa nakal ke barak militer seperti di Jawa Barat, bisa dilakukan di banyak tempat.
Namun Pigai memberikan catatan jika implementasi pendidikan ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu, berhasil.
“Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus,” ucap Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).