Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) TNI telah disusun dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi, serta berlandaskan hukum yang berlaku.
Pernyataan itu dibacakan oleh Pa Sahli Tk-III Bidang Bantuan Kemanusiaan (Bid Banusia) Panglima TNI, Mayjen TNI (Mar) Suherlan, pada saat pelaksanaan upacara bendera yang diikuti Prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI, di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025).
“Revisi (kini sah menjadi UU TNI -red) ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku,” kata Panglima TNI dalam keterangan yang dibagikan Pusat Penerangan (Puspen) TNI.
Selain itu, Panglima TNI juga menyebut bahwa UU TNI memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil.
Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap UU tersebut.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai komponen utama pertahanan negara.
“Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab dinamika tersebut melalui proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” katanya.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI juga menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS di lingkungan TNI untuk senantiasa menjaga integritas serta citra positif institusi di mata masyarakat.
“Saya ingin menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus memiliki integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai komponen utama pertahanan negara,” tegasnya.
Jenderal Agus memastikan, TNI akan terus bertransformasi menjadi institusi yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA) dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur.
Adapun nilai-nilai luhur yang dimaksud seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
Para prajurit juga diminta terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral pengabdian, serta memperkuat soliditas dan sinergi dengan berbagai komponen bangsa guna mendukung program pembangunan negara.