“Tentunya proyeksi perekrutan itu sudah terhitung dengan cermat, dan memang kan animo selama ini sangat tinggi ya, kebutuhan-kebutuhan ada itu pastinya dari Angkatan Darat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam konferensi pers di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Menurut dia, perekrutan besar ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh, termasuk dalam konteks pengembangan dan pembentukan satuan-satuan baru di berbagai wilayah.
Frega juga menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan perhatian serius terhadap kualitas rekrutmen dan pelatihan prajurit TNI.
Ia menyebut Sjafrie secara aktif melakukan pemantauan langsung ke berbagai pusat pendidikan militer.
“Bapak Menhan, kalau mungkin teman-teman media melihat beberapa kali dalam publikasi itu, beliau langsung turun ke rindam-rindam (Resimen Induk Daerah Militer), ke skadik-skadik (Skadron Pendidikan), kemudian juga di Angkatan Laut, semua Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk meyakinkan bahwa semua dukungan itu terpenuhi,” jelas dia.
Saat ditanya soal anggaran untuk rekrutmen besar ini, Frega tidak menyebut angka pasti.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan tersebut telah masuk dalam skema perhitungan pemerintah.
“Saya kurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.
“Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto mewakili koalisi, dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/6/2025).
Rekrutmen tamtama untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kerja-kerja non-militer atau untuk mengerjakan urusan sipil.
“Koalisi memandang, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” kata dia.