ICJR) menolak rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan.
Peneliti ICJR Iftitah Sari menilai DPR harus fokus memprioritaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum membahas revisi kedua UU tersebut.
“Tentu kalau stand kami yang jadi prioritas ya harus KUHAP, kalaupun nanti itu benar-benar naik RUU Polri atau RUU Kejaksaan, tentu kita akan tolak,” kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Menurut ICJR, sejauh ini memang Komisi III DPR masih fokus membahas RUU KUHAP saja.
Namun, Iftitah menyebut pihaknya akan siaga memantau perkembangan agar RUU Polri dan RUU Kejaksaan tidak ikut direvisi.
“Tentu kita juga tetap alert, tetap siaga, kalau sewaktu-waktu ini kita tetap melakukan pemantauan-pemantauan, kita tanya update-update juga di rekan-rekan anggota DPR, apakah memang betul ada pembahasan RUU Polri dan RUU Kejaksaan, tapi sejauh ini masih belum ada informasi akurat yang memastikan itu dibahas,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar wacana soal revisi UU Polri dan UU Kejaksaan.
Hal ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan lantaran dikhawatirkan ada kewenangan berlebihan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, sebelumnya mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.
“Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Namun saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi “super power”, Prasetyo membantah.
Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas.
Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.
“Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok,” ucapnya.
Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.
“Sesuai dengan agenda seperti itu,” imbuh Prasetyo.