Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun untuk pagu anggaran tahun 2026.
Usulan tambahan anggaran tersebut disampaikan Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan, Polri awalnya mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173 triliun untuk 2026 yang tertuang dalam Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Namun, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp 109,6 triliun pada tahun anggaran 2026.
“Maka Polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” kata Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III, Senin (7/7/2025).
“Sehingga pada Tahun Anggaran 2026, Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026,” sambungnya.
Usulan tambahan Rp 63,7 triliun itu, akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 4,8 triliun. Belanja pegawai diprioritaskan untuk gaji personel baru, serta kenaikan tunjangan kinerja 80 persen bagi anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN).
Berikutnya, belanja barang sebesar Rp 13,8 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk operasional kepolisian serta pelayanan keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas).
“Di antaranya pemenuhan operasional pengembangan Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya serta polres atau satuan kerja (satker) terbaru, dukops bhabinkamtibmas, perawatan command center, pengamanan di perbatasan dan pulau kecil terluar, dan lain-lain,” ujar Wahyu.
Kemudian sebesar Rp 45,1 triliun akan digunakan untuk belanja modal. Polri mengalokasikan anggaran tersebut untuk pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat, peralatan pengungkapan kasus narkoba, peningkatan pelayanan ruang khusus, pembangunan Mako Polsek, dan rumah dinas anggota Polri.
Adapun hingga Juni 2025, Polri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 69,1 triliun atau 48,67 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 142,1 triliun.