Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, terjadi degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat.
Jika tidak segera ditangani, kerusakan lingkungan ini bisa berdampak serius terhadap sejumlah provinsi tetangga seperti Banten dan Jakarta.
“Terjadi degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu dalam jangka panjang, kalau tidak diperbaiki akan menimbulkan problem bagi Banten dan bagi DKI Jakarta,” kata Dedi dalam acara Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Dedi mengungkapkan, Jakarta bergantung hingga 70 persen terhadap pasokan air bersih dari wilayah Jawa Barat, khususnya dari Waduk Jatiluhur.
Namun, sumber air tersebut berasal dari daerah hulu seperti Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang kini mengalami kerusakan.
“Sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur,” kata dia.
Ia menjelaskan, perubahan itu dipicu oleh merosotnya harga komoditas teh, sehingga para petani berpindah ke wilayah hulu gunung yang lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Jika kondisi ini dibiarkan, lanjut Dedi, krisis bukan hanya terbatas pada air bersih, tetapi juga energi dan pangan. Ia menekankan pentingnya reboisasi dan penataan ulang tata ruang sebagai solusi jangka panjang.
“Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara tarum timur, tarum barat, akan terdegradasi sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan,” kata dia.
Dedi juga menyinggung pentingnya kerja sama antarwilayah yang bukan sekadar formalitas, namun harus menyentuh substansi persoalan lingkungan yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Lebih lanjut, Ia turut menyoroti kerusakan jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor akibat aktivitas tambang, serta meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kalangan warga.
“Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp1,2 triliun. Tapi kan tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ujarnya.
Menurut Dedi, kesenjangan pembangunan antara kota dan desa harus menjadi bahan diskusi lintas daerah agar tidak menciptakan ketimpangan dan kerentanan sosial di kemudian hari.