Dalam aksi tersebut, Ketua Umum KSPN, Ristadi, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, dengan fokus utama pada isu impor ilegal dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tapi intinya kita minta berantas ilegal impor. Kemudian, tegakan hukum soal bagaimana penetapan importasi. Kami sadar betul bahwa soal impor ekspor itu sesuatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari hubungan negara-negara lain soal perdagangan,” kata Ristadi di lokasi.
Berikut lima poin tuntutan resmi dari KSPN:
- Berantas praktik impor ilegal dan hukum pelaku-pelakunya.
- Perketat aturan impor untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sesuai janji Presiden Prabowo dalam sarasehan ekonomi nasional.
- Ambil langkah antisipatif untuk mencegah PHK massal dan lindungi korban PHK agar mendapat haknya serta dapat kembali bekerja.
- Wujudkan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dan buruh aktif, sekaligus ciptakan lapangan kerja baru bagi pengangguran.
- Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) dalam sektor perdagangan dan industri.
Ristadi memberi ultimatum kepada pemerintah untuk segera menanggapi tuntutan tersebut secara konkret.
Ia menyebut KSPN siap mengambil langkah yang lebih besar bila tidak ada respon dalam waktu satu minggu hingga satu bulan.
“Kalau kemudian pemerintah tidak merespon, kami akan hentikan aktivitas produksi. Kami akan berhenti di pabrik masing-masing tidak jauh dari area kami bekerja. Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengusaha untuk aksi,” tegasnya.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda pun kembali normal.