sembako bersubsidi memerlukan waktu tiga hari.
“Untuk prosedur pengambilan (sembako) itu tiga hari. Hari pertama pengambilan nomor antrean, hari kedua penggesekan kartu (pembayaran), dan hari ketiga pengambilan sembako,” ungkap Gia saat ditemui Kompas.com, Kamis (19/6/2025).
Gia menjelaskan bahwa pembagian bantuan sembako di RPTRA Garuda melibatkan sekitar 400 warga setiap bulannya, dengan jumlah yang bervariasi.
“Untuk nomor antrean itu angkanya setiap bulan tidak tetap, jadi tergantung dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), kisaran 400–600 (orang) angka yang flat setiap bulan,” tambahnya.
Dia juga menyebutkan, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan menerima enam item sembako, yaitu ayam, telur, beras, daging, ikan, dan susu.
“Sedangkan untuk lansia, PJLP, dan disabilitas atau yang di luar KJP, itu tanpa susu, jadi lima item saja,” jelas Gia.
Perbedaan harga juga diterapkan dalam pembagian sembako ini. Pemegang KJP dikenakan biaya Rp 126.000, sementara mereka yang tidak memiliki KJP hanya membayar Rp 96.000.
Sebelumnya, sejumlah warga mendatangi RPTRA Garuda untuk mengambil bantuan sembako bersubsidi dari Perumda Pasar Jaya pada Kamis (19/6/2025).
Dari pantauan Kompas.com antara pukul 08.30 hingga 10.00 WIB, warga yang didominasi ibu-ibu datang dengan membawa kantong belanja sejak pagi.
Mereka langsung mengambil beras, susu, dan telur yang dibagikan di dalam area RPTRA. Pembagian tersebut berjalan lancar tanpa antrean panjang meskipun warga terus berdatangan.
Hal ini disebabkan oleh jumlah petugas yang membagikan tiga item bahan pokok tersebut, yaitu dua orang satu mencatat data penerima dan yang lainnya mengambilkan barang.
Namun, pembagian daging, ikan, dan ayam mengharuskan warga untuk antre, karena hanya ada satu petugas yang melayani ketiga bahan pangan tersebut.
Meskipun demikian, antrean tetap tertib dan cepat terurai, sehingga warga tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mendapatkan daging, ayam, atau ikan.
Warga terlihat antusias mengikuti program bantuan sembako bersubsidi ini, menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.