Dedi Mulyadi menyoroti kondisi infrastruktur yang rusak di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang ia sebut sebagai dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025).
Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.
“Tumbuh lah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem,” ungkap Dedi, Selasa.
Dedi menjelaskan, Parung Panjang selama ini menjadi sumber utama material bahan bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.
Namun, aktivitas distribusi material tersebut berdampak buruk bagi warga setempat, mulai dari kerusakan jalan hingga peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” tegas Dedi.
Ia juga mengungkapkan, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastruktur yang layak di Parung Panjang.
Namun, Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya menanggung biaya tersebut karena terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah yang harus dikelola.
“Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kami sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” lanjutnya.
Dedi menilai perlu adanya solusi bersama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan Banten untuk menangani dampak pembangunan yang selama ini ditanggung oleh wilayah hulu seperti Parung Panjang.
Dedi menekankan perlunya pembicaraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tangerang, dan Jakarta.
Ia menilai pertumbuhan pembangunan di Jakarta yang memberikan efek ekonomi berlipat dan melahirkan orang-orang kaya baru di sektor properti, justru menimbulkan kemiskinan serta residu pembangunan yang menjadi penderitaan bagi warga Jawa Barat.
“Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama,” tutupnya.