
DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mulai memperhatikan keberlanjutan dari pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang kegiatan belajar mengajarnya telah resmi diluncurkan Senin (14/7/2025).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, salah satu yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah nasib para siswa, setelah menyelesaikan pendidikan atau lulus dari Sekolah Rakyat.
“Yang penting itu gini, yang penting keberlanjutan dari Sekolah Rakyat ini. Pemerintah harus sudah mulai memikirkan setelah mereka selesai dari Sekolah Rakyat ini. Apakah dipersiapkan melanjutkan ke perguruan tinggi atau dipersiapkan untuk dunia kerja. Itu penting,” ujar Lalu saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (15/7/2025).
Menurut Lalu, persoalan tersebut tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, kendati pelaksanaan program Sekolah Rakyat hingga kini berjalan sesuai rencana.
“Ya, selama itu dilakukan dengan sesuai perencanaan, sesuai prosedur, yang saya maksud prosedur di sini prosedur rekrutmen. Kemudian segala apa yang menjadi masterplan di Sekolah Rakyat itu bisa sesuai dilaksanakan,” kata Lalu.
Oleh karena itu, Lalu berharap hasil akhir dari program tersebut juga bisa berjalan sesuai rencana, yakni menekan angka kemiskinan di tanah air.
“Maka saya juga meyakini bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu apa namanya, untuk mengurangi angka kemiskinan tadi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Senin (14/7/2025) kemarin, pemerintah resmi memulai operasi Sekolah Rakyat di 63 titik dengan peserta didik mencapai 6.130 siswa.
Targetnya, total 100 titik Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, di mana 37 titik tambahan dijadwalkan akan dibuka pada akhir Juli 2025.