“Untuk kebutuhan 2026, kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,3 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).
Ismail menuturkan, dari dana yang tersedia, Kementerian Komdigi kekurangan anggaran Rp 12,61 triliun untuk menjalaka program-program prioritas itu.
Ia menjelaskan, ada empat program prioritas Kementerian komdigi, yaitu program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital sebesar Rp 7,7 triliun, program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp 2,7 triliun.
Kemudian, program komunikasi publik dan media sebesar Rp 313 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 1,7 triliun.
Kebutuhan anggaran tahun 2026 itu akan digunakan antara lain untuk pengembangan BTS dan akses internet dalam program infrastruktur.
Ismail menyebutkan, pengembangan juga akan diarahkan ke model infrastruktur berbasis terrestrialisasi.
Selain itu, anggaran akan dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan BTS 4G di Papua dan non-Papua, termasuk operasi dan pemeliharaan akses internet, satelit Satria 1 yang telah meluncur, serta layanan publik seperti sertifikasi infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital.
Untuk program pengembangan dan penguatan ekosistem digital, Komdigi masih kekurangan anggaran sebesar Rp 2,77 triliun dari total kebutuhan Rp 3,19 triliun.
Saat ini, dana yang tersedia baru sebesar Rp 412 miliar.
“Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk operasi dan pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) dan PDNS, operasi dan pemeliharaan sistem PSE yang mengawasi ruang digital, penanganan konten ilegal, pengawasan aktivitas dan transaksi elektronik, serta dukungan untuk pengawasan ruang digital,” jelasnya.
Termasuk di dalamnya juga alokasi anggaran untuk pelatihan dan fasilitasi literasi digital bagi anak-anak dan kelompok rentan, Digital Talent Scholarship, beasiswa S2 dan S3 di bidang digital, serta dukungan pengembangan sumber daya manusia digital.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk program komunikasi publik dan media mencapai Rp 313,36 miliar, namun belum tercantum dalam pagu indikatif.
Anggaran ini direncanakan akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik di berbagai sektor, termasuk pembangunan desa, koperasi, UMKM, pendidikan, investasi dan perdagangan global, kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan semesta, swasembada air, makan bergizi gratis, serta kegiatan prioritas kuasi publik.
Untuk program dukungan manajemen, Komdigi membutuhkan Rp 3,57 triliun, tetapi yang tersedia saat ini baru Rp 1,8 triliun sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 1,77 triliun.